Artikel kesehatan kerja | Artikel kesehatan umum | Jasa Kesehatan Kerja | Jasa Kesehatan | Alat Kesehatan | Training Kesehatan | Alat Safety | Emergency medicine | Drugs | Law | Knowledge |
Health Talk
Health Risk Assesment
Vaccination
Hearing Conservation Program
First Aid Program
Konsultasi Kesehatan Kerja
Audit Kesehatan Kerja
Medical Emergency Response
Respiratory Protection Program
Ergonomi
Drugs and Equipment

 

 

 

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER. 05/MEN/1996

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

 

MENTERI TENAGA KERJA

 

Menimbang

 

a. Bahwa terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan sebagaian kecil disebabkan oleh faktor teknis ;

b. Bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan Sistem Manajeman Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

c. Bahwa dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mengantisipasi hambatan teknis dalam era globalisasi perdagangan.

d. Bahwa untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

3. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918);

Memutuskan

Menetapkan

 

PERATURAN MENTERI TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

 

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efesien dan produktif ;

2. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia ;

3. Audit adalah pemeriksaaan secara sistematik dan independen, untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan peraturan yang direncanakan, dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan ;

4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari laba atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara ;

5. Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970

6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknik berkeahlian khusus dari Departeman Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri ;

7. Pengusaha adalah :

a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluanitu mempergunakan tempat kerja ;

b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja ;

c. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada huruf a dan b, jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia

 

 

8. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung tempat kerja atau lapangan yangterdiri sendiri ;

9. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;

10. Laporan Audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh Badan Audit yang berisi fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempat kerja sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat pencapaian kinerja Sistem Manajemen K3 ;

11. Sertifikat adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan Sistem Manajemen K3 ;

12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 2

 

Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

BAB III

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 3

(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3.

(2) Sistem Manajemen K3 sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan.

Pasal 4

(1) Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3;

b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja;

c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja ;

d. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan ;

e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja ;

(2) Pedoman penerapan Sistem Manajeman K3 sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

BAB IV

AUDIT SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 5

(1) Untuk pembuktian penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud pasal 4 perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Audit Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi unsur- unsur sebagai berikut :

a. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen;

b. Strategi pendokumentasian;

c. Peninjauan ulang desain dan kontrak;

d. Pengendalian dokumen;

e. Pembelian;

f. Keamanan bekerja berdasarkan Sistem Manajemen K3;

g. Standar Pemantauan;

h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan;

i. Pengelolaan material dan pemindahannya;

j. Pengumpulan dan penggunaan data;

k. Pemeriksaan sistem manajemen;

l. Pengembangan ketrampilan dan kemampuan.

(3) Perubahan atau panambahan sesuai perkembangan unsur-unsur sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh Menteri.

(4) Pedoman teknis audit sistem manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

 

 

 

BAB V

KEWENANGAN DIREKTUR Pasal 6

 

Direktur berwenang menetapkan perusahaan yang dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan pertimbangan tingkat resiko bahaya.

 

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT Pasal 7

(1) Audit Sistem Manajemen K3 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun

(2) Untuk pelaksanaan audit Badan Audit harus :

a. Membuat rencana tahunan audit

b. Menyampaikan rencana tahunan audit kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, pengurus tempat kerja yang akan diaudit dan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.

c. Mengadakan koordinasi dengan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.

 

(3) Pengurus tempat kerja akan diaudit wajib menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan audit sistem manajemen K3.

Pasal 8

(1) Badan Unit wajib menyampaikan laporan audit lengkap kepada Direktur dengan tembusan yang disampaikan kepada pengurus tempat kerja yang diaudit.

(2) Laporan audit lengkap sebagimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini.

(3) Setelah menerima laporan Audit Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud ayat (2), Direktur melakukan evaluasi dan penilaian.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tersebut pada ayat (3) Direktur melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Memberikan sertifikat dan bendera penghargaan sesuai dengan tingkat pencapaian atau

b. Menginstruksikan kepada Pegawai Pengawas untuk mengambil tindakan apabila

 

berdasarkan hasil audit ditemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundangan.

 

BAB VII

SERTIFIKAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 9

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) huruf a, ditanda tangani oleh Menteri dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

 

(2) Jenis sertifikat dan bendera penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen K3 dilakukan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX PEMBIYAYAAN

Biaya pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3 dibebankan kepada Perusahaan yang diaudit.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITERBITKAN : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 12 DESEMBER 1996

MENTERI TENAGA KERJA R.I.

ttd

 

Drs. ABDUL LATIF

 

 

 

 

Situs ini adalah portal khusus untuk membahas pengembangan kesehatan kerja atau occcupational health di Indonesia.

Jika anda mempunyai pertanyaan tentang jasa pengembangan program kesehatan kerja di perusahaan atau tempat kerja anda, silahkan kontak :

- Dr Agus Juanda/ Hiperkes Physician / Occupational Health Physician

- Email : ajuanda_id@yahoo.com

- HP : 08122356880

- Website : http://www.kesehatankerja.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
About me
Site Map

website counter

Copy right @2011, www.kesehatankerja.com